WELCOME

TERIMA KASIH ATAS ANDA YANG MELIHAT BLOG SAYA SEMOGA BERMANFAAAT

yusuuf

yusuuf

Senin, 05 Mei 2014

I. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN (WAJIB DATA PERUSAHAAN)



ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT
KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN
Titik Aryati
Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti
Jl Kyai Tapa No 1 Grogol, Jakarta,titikar@yahoo.com


 I . Pendahuluan

Latar Belakang

     Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib
pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak. Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak sudah sering
dilakukan. Beberapa penelitian menggunakan kerangka model Theory of Planned Behavior (TPB) untuk
menjelaskan perilaku kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Blanthorne 2000; Bobek 2003). Model TPB
yang digunakan dalam penelitian tersebut memberikan penjelasan signifikan, bahwa perilaku tidak
patuh wajib pajak sangat dipengaruhi oleh variabel sikap, norma subyektif, dan kontrol keperilakuan
yang dipersepsikan. Selain itu, ada juga penelitian internasional mengenai penghindaran pajak oleh
Grant (2006) yang dilakukan dengan responden 45 negara termasuk Indonesia. Penelitian Grant (2006)
menunjukkan penghindaran pajak dipengaruhi oleh variabel tingkat pendidikan, tingkat pendapatan,
fairness, kompleksitas pajak, dan moral.
     Fallan (1999: 173-184) mengkaji pada aspek pentingnya pengetahuan perpajakan dalam
mempengaruhi sikap wajib pajak dengan membedakan antara pria dan perempuan. Peningkatan
pengetahuan memiliki signifikansi terhadap perubahan sikap antara perempuan dan laki – laki terhadap
sistem perpajakan yang adil. Oleh karenanya, sikap wajib pajak terhadap badan perpajakan akan
dipengaruhi oleh pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan.
     Bradley (1994) dan Siahaan (2005) juga melakukan penelitian kepatuhan wajib pajak badan
dengan responden tax professional. Penelitian keduanya bukan merupakan penelitian perilaku. Hasil
kajian Bradley (1994) dan Siahaan (2005) menjelaskan bahwa fasilitas perusahaan dan kondisi keuangan
perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Tax professional
adalah orang profesional di perusahaan yang ahli di bidang perpajakan. Oleh karena itu, untuk
menjelaskan perilaku Wajib Pajak Badan dalam penelitian ini akan diwakili oleh tax professional.
    Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan Wajib
Pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kesadaran
dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu
secara intensif dikaji tentang faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak khususnya
wajib pajak badan.

Perumusan Masalah

   Bagaimana pengaruh sikap, umur, jenis kelamin, pengetahuan tentang pajak, kondisi keuangan
perusahaan, serta faktor lingkungan dan moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang
terdaftar dalam KPPPratama Cengkareng?




Tujuan dan Manfaat

   Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak badan dalam memenuhi
kewajiban perpajakannya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cengkareng.
Sedangkan manfaat penelitian ini adalah :
- Bagi KPP
Memberikan sumbangan pemikiran mengenai faktor - faktor yang berhubungan dengan kepatuhan
wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehubungan dengan itu, dapat ditindak
lanjuti agar sosialisasi pajak merata disemua lapisan masyarakat.
- Bagi Wajib Pajak
Memberikan informasi bagi wajib pajak mengenai bagaimana agar wajib pajak khususnya wajib
pajak badan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.
- Bagi Pembaca
Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber pengetahuan mengenai faktor apa saja
yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Kerangka Teori dan Pengembangan Hipotesis
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

    Kriteria untuk ditetapkan menjadi Wajib Pajak Patuh (keputusan menteri Keuangan
No.544/KMK.04/2000 Jo KMK 235/KMK.03/2003 adalah:

1.      Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
2.       Dalam tahun terakhir, penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa
              pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut – turut;
3.       SPT Masa yang terlambat telah disampaikan tidal lewat batas waktu penyampaian SPT Masa
              masa pajak berikutnya;
4.      Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak:
                 a. Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
                 b. Tidak termaksud tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua)
                     masa pajak terakhir; dan
5.       Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam
               jangka waktu 10 tahun terakhir.
6.      Dalam hal pelaporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Badan Pengawas Keuangan
             dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian
7.      Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
8.      Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk dua masa
             pajak terakhir.
    Bagi Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi kriteria sebagai WP Patuh akan diberikan
pelayanan khusus dalam restitusi Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai berupa pengembalian
pendahuluan kelebihan pajak tanpa dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

Faktor– faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan
      Keadaan yang dapat melatarbelakangi tingkat kepatuhan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak adalah sebagai berikut:

Pengaruh sikap optimis Tax ProfesionalTerhadap Kesadaran Mematuhi Perpajakan
   Sikap adalah konsep yang merepresentasikan suka atau tidak sukanya seseorang pada sesuatu.
Sehingga sikap dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap juga dapat
diartikan sebagai pandangan positif, negatif, atau netral terhadap "objek sikap", seperti manusia,
perilaku, atau kejadian. Seseorang pun dapat menjadi ambivalen terhadap suatu target, yang berarti ia
terus mengalami bias positif dan negatif terhadap sikap tertentu. Sikap seseorang terhadap suatu obyek
adalah perasaan mendukung atau memihak maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak pada
obyek tersebut.

Faktor Umur
    Umur pembayar pajak adalah satu yang terpenting dari faktor yang menentukan kepatuhan pajak
(Jackson & Milliron, 1986,p.130). Penelitian sebelumnya menemukan bahwa umur Wajib Pajak yang
lebih tua biasanya lebih patuh daripada Wajib Pajak yang lebih muda (Tittle, 1980; Witte& Woodbury,
1985 ;Dubin&Wilde, 1988; Feistein, 1991; Hanno & Violette, 1996). Tittle (1980) menjelaskan
hubungan antara umur dengan ketidakpatuhan pajak disebabkan oleh pengalaman dan perbedaan
generasi. Wajib Pajak yang lebih muda, lebih berani mengambil resiko, kurang sensitif terhadap
hukuman, dan reflek sosial dan perbedaan psikologi berhubungan dengan periode dimana mereka
mendapat peringkat tertinggi (perbedaan generasi). Hal ini juga berlaku bagi tax profesional. Dimana
tingkat umur tax profesional akan mempengaruhi tindakan mereka dalam mematuhi kewajiban
perpajakan badan.

Faktor Jenis kelamin Tax Professional
   Jenis kelamin dari Wajib Pajak berpengaruh signifikan pada study sebelumnya. Sebagai contoh,
Vogel (1974) dan Mason & Calvin (1978) menunjukkan bahwa wanita lebih tinggi dalam memenuhi
kewajiban perpajakannya daripada laki – laki. Jackson dam Milliron (1986, p.131) berpendapat lain,
bahwa celah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya antara wanita dan laki - laki semakin menyusut
seiringnya waktu sebagai generasi baru dari munculnya kebebasan wanita. Bagaimanapun, studi
terhadap jenis kelamin dan kepatuhan perpajakan sejak Jackson dan Milliron (1986) cenderung
menunjukkan bahwa celah pemenuhan diantara wanita dan laki – laki telah terpelihara. (Brooks & Doob,
1990; Collins, Milliron, & Toy, 1992). Oleh karena itu jenis kelamin tax profesional juga mempengaruhi
tax profesional dalam memenuhi kewajiban perpajakan perusahaan dimana ia bekerja.

FaktorPengetahuan Tax ProfesionalTentang Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan
    Tingkat pendidikan adalah salah satu faktor penting dalam penghindaran pajak. Hal ini biasanya
berhubungan dengan kemampuan Wajib Pajak untuk memahami dan menaati atau tidak menaati
peraturan perpajakan (Jackson & Milliron, 1986, p.132). Menurut Jackson & Milliron, terdapat 2 elemen
pendidikan: pengetahuan yang umum tentang perpajakan dan pengetahuan yang spesifik mengenai
peluang penghindaran pajak. Mereka beranggapan bahwa dengan meningkatnya tingkat pengetahuan

Perumusan Hipotesis
     Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang diajukan adalah :
H1       : Sikap optimis Tax Profesional mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak
  Badan.
H2       : Tingkat umur Tax Profesional berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak
H3       : Jenis kelamin tax professional berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak
H4       : Pengetahuan tax profesional tentang pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib
   Pajak
H5       : Kondisi keuangan Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.
H6       : Faktor lingkungan tax professional berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan
  Wajib Pajak
H7       : Moral individu tax professional berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan


Daftar Pustaka

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 32 ayat 3 Undang – Undang tentang KUP.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 tentang kriteria wajib pajak patuh dalam
rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

Azwar, Saifuddin, 2000, Reliabilitas dan Validitas, Yogyakarta :Pustaka Pelajar.

Bimantoko Untung, Melalui Seminar Umum,2008, Peranan Konsultan Pajak Dalam Meningkatkan
Kepatuhan Wajib Pajak.

Darmayanti, Theresia Woro,2004. Pelaksanaan Self Assesment System Menurut Wajib Pajak (Studi
Kasus pada Wajib Pajak Badan Salatiga). Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Volume X No. 1, 109 –
128.

Ghozali, Imam,2001.Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS.Semarang: Badan Penerbit
Universitas Diponegoro.

Gujarati Damodar N,2003, Basic Econometrica,4th edition, New York : McGraw-Hill.

Gunadi,2002. Indonesian Taxation 2002; Areference Guide. Jakarta: Multi Utama Publishing.

Internal Revenue Service – United States Department of The Treasury,2005. New IRS Study Provides
Preliminary Tax Gap Estimate. IR – 2005 – 38,www.irs.gov/newsroom/article.

Mardiasmo,2001, Perpajakan, Yogyakarta : Andi

Mustikasari Elia,2006, Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Perusahaan Industri
Pengolahan Di Surabaya. Http://info.stieperbanas.ac.id/pdf/ASPP/ASPP16.

Richardson Grant,2006, Determinants of Tax Evasion : A Cross – Country Investigation. Journal of
International Accounting, Auditing and Taxation.

Safri Nurmantu,2003,Pengantar Perpajakan,Edisi 2, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Sekaran,Uma,2003,Research Methods For Bussiness: A Skill-building Approach, Third Edition, New
York : John Wiley & Sons Inc.

Siahaan, Fadjar O.p.,2005. Faktor – Faktor yang mempengaruhi Perilaku Kepatuhan Tax Professional
dalam Pelaporan Pajak Badan pada Perusahaan Industri Manufaktur di Surabaya. Disertasi
Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Siegel, Sidney.1985. Statistik Non Parametrik Untuk Ilmu – Ilmu Sosial. Jakarta : Gramedia.
Supramono dan Intiyas Utami,2004, Desain Proposal Penelitian,Edisi 1,Yogyakarta: ANDI
Yogyakarta.

Waluyo,2005,Perpajakan Indonesia,Edisi 5,Jakarta : Salemba Empat

Wisma Nelsi,2007, Jurnal Ilmiah Akuntansi: Pengaruh Efektifitas Pemungutan Pajak Hotel dan
Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Pelunasan Pajak Daerah,Vol 6 No.2,November
2007,Bandung : Universitas Nurtanio

DAFTAR NAMA KELOMPOK
                          DWI ANISA PUSPITASARI (  22212268 )  
                         RADEN MUH ADLAN RAHIM (25212843)
                          RAHMA YULIZA (25212818)
                                              YUSUF SUPRIATNA (27212994)


           

Jumat, 29 November 2013

SEJARAH PERKEMBANGAN EKONOMI KOPERASI DI INDONESIA

SEJARAH PERKEMBANGAN EKONOMI KOPERASI DI INDONESIA

SEJARAH KOPERASI DI INDONESIA
Koperasi diperkenalkan di Indonesia oleh R. Aria Wiriatmadja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1896. Dia mendirikan koperasi kredit dengan tujuan membantu rakyatnyayang terjerat hutang dengan rentenir.
Koperasi tersebut lalu berkembang pesat dan akhirnya ditiru oleh Boedi Oetomo dan SDI.
Belanda yang khawatir koperasi akan dijadikan tempat pusat perlawanan, mengeluarkan UU no. 431 tahun 19 yang isinya yaitu :
- Harus membayar minimal 50 gulden untuk mendirikan koperasi
- Sistem usaha harus menyerupai sistem di Eropa
- Harus mendapat persetujuan dari Gubernur Jendral
- Proposal pengajuan harus berbahasa Belanda
Hal ini menyebabkan koperasi yang ada saat itu berjatuhan karena tidak mendapatkan izin Koperasi dari Belanda. Namun setelah para tokoh Indonesia mengajukan protes, Belanda akhirnya mengeluarkan UU no. 91 pada tahun 1927, yang isinya lebih ringan dari UU no. 431 seperti :
- Hanya membayar 3 gulden untuk materai
- Bisa menggunakan bahasa derah
- Hukum dagang sesuai daerah masing-masing
- Perizinan bisa di daerah setempat
Koperasi menjamur kembali hingga pada tahun 1933 keluar UU yang mirip UU no. 431 sehingga mematikan usaha koperasi untuk yang kedua kalinya.
Pada tahun 1942 Jepang menduduki Indonesia. Jepang lalu mendirikan koperasi kumiyai. Awalnya koperasi ini berjalan mulus. Namun fungsinya berubah drastis dan menjadi alat jepang untuk mengeruk keuntungan, dan menyengsarakan rakyat.
Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia.
AWAL PERTUMBUHAN KOPERASI INDONESIA
Pertumbuhan koperasi di Indonesia dimulai sejak tahun 1896 (Ahmed
1964, h. 57) yang selanjutnya berkembang dari waktu ke waktu sampai
sekarang. Perkembangan koperasi di Indonesia mengalami pasang naik
dan turun dengan titik berat lingkup kegiatan usaha secara menyeluruh yang
berbeda-beda dari waktu ke waktu sesuai dengan iklim lingkungannya.
Jikalau pertumbuhan koperasi yang pertama di Indonesia menekankan pada
kegiatan simpan-pinjam (Soedjono 1983, h.7) maka selanjutnya tumbuh pula
koperasi yang menekankan pada kegiatan penyediaan barang-barang
konsumsi dan dan kemudian koperasi yang menekankan pada kegiatan
penyediaan barang-barang untuk keperluan produksi. Perkembangan
koperasi dari berbagai jenis kegiatan usaha tersebut selanjutnya ada
kecenderungan menuju kepada suatu bentuk koperasi yang memiliki
beberapa jenis kegiatan usaha. Koperasi serba usaha ini mengambil
langkah-langkah kegiatan usaha yang paling mudah mereka kerjakan terlebih
dulu, seperti kegiatan penyediaan barang-barang keperluan produksi
bersama-sama dengan kegiatan simpan-pinjam ataupun kegiatan
penyediaan barang-barang keperluan konsumsi bersama-sama dengan
kegiatan simpan-pinjam dan sebagainya (Masngudi 1989, h. 1-2).
Pertumbuhan koperasi di Indonesia dipelopori oleh R. Aria Wiriatmadja patih
di Purwokerto (1896), mendirikan koperasi yang bergerak dibidang simpanpinjam.
Untuk memodali koperasi simpan- pinjam tersebut di samping
banyak menggunakan uangnya sendiri, beliau juga menggunakan kas mesjid
yang dipegangnya (Djojohadikoesoemo, 1940, h 9). Setelah beliau
mengetahui bahwa hal tersebut tidak boleh, maka uang kas mesjid telah
dikembalikan secara utuh pada posisi yang sebenarnya.
Kegiatan R Aria Wiriatmadja dikembangkan lebih lanjut oleh De Wolf
Van Westerrode asisten Residen Wilayah Purwokerto di Banyumas. Ketika
ia cuti ke Eropa dipelajarinya cara kerja wolksbank secara Raiffeisen
(koperasi simpan-pinjam untuk kaum tani) dan Schulze-Delitzsch (koperasi
simpan-pinjam untuk kaum buruh di kota) di Jerman. Setelah ia kembali dari
cuti melailah ia mengembangkan koperasi simpan-pinjam sebagaimana telah
dirintis oleh R. Aria Wiriatmadja . Dalam hubungan ini kegiatan simpanpinjam
yang dapat berkembang ialah model koperasi simpan-pinjam lumbung
dan modal untuk itu diambil dari zakat.
Selanjutnya Boedi Oetomo yang didirikan pada tahun 1908
menganjurkan berdirinya koperasi untuk keperluan rumah tangga. Demikian
pula Sarikat Islam yang didirikan tahun 1911 juga mengembangkan koperasi
yang bergerak di bidang keperluan sehari-hari dengan cara membuka tokotoko
koperasi. Perkembangan yang pesat dibidang perkoperasian di
Indonesia yang menyatu dengan kekuatan social dan politik menimbulkan
kecurigaan Pemerintah Hindia Belanda. Oleh karenanya Pemerintah Hindia
Belanda ingin mengaturnya tetapi dalam kenyataan lebih cenderung menjadi
suatu penghalang atau penghambat perkembangan koperasi. Dalam
hubungan ini pada tahun 1915 diterbitkan Ketetapan Raja no. 431 yang berisi
antara lain :
a. Akte pendirian koperasi dibuat secara notariil;
b. Akte pendirian harus dibuat dalam Bahasa Belanda;
c. Harus mendapat ijin dari Gubernur Jenderal;
dan di samping itu diperlukan biaya meterai 50 gulden.
Pada akhir Rajab 1336H atau 1918 K.H. Hasyim Asy’ari Tebuireng
Jombang mendirikan koperasi yang dinamakan “Syirkatul Inan” atau disingkat
(SKN) yang beranggotakan 45 orang. Ketua dan sekaligus sebagai manager
adalah K.H. Hasyim Asy ‘ari. Sekretaris I dan II adalah K.H. Bishri dan Haji
Manshur. Sedangkan bendahara Syeikh Abdul WAhab Tambakberas di
mana branndkas dilengkapi dengan 5 macam kunci yang dipegang oleh 5
anggota. Mereka bertekad, dengan kelahiran koperasi ini unntuk dijadikan
periode “nahdlatuttijar” . Proses permohonan badan hukum direncanakan
akan diajukan setelah antara 2 sampai dengan 3 tahun berdiri.

Berbagai ketentuan dan persyaratan sebagaimana dalam ketetapan
Raja no 431/1915 tersebut dirasakan sangat memberatkan persyaratan
berdiriya koperasi. Dengan demikian praktis peraturan tersebut dapat
dipandang sebagai suatu penghalang bagi pertumbuhan koperasi di
Indonesia, yang mengundang berbagai reaksi. Oleh karenanya maka pada
tahun 1920 dibentuk suatu ‘Komisi Koperasi’ yang dipimpin oleh DR. J.H.
Boeke yang diberi tugas neneliti sampai sejauh mana keperluan penduduk
Bumi Putera untuk berkoperasi.
Hasil dari penelitian menyatakan tentang perlunya penduduk Bumi
putera berkoperasi dan untuk mendorong keperluan rakyat yang
bersangkutan. Selanjutnya didirikanlah Bank Rakyat ( Volkscredit Wezen ).
Berkaitan dengan masalah Peraturan Perkoperasian, maka pada tahun 1927
di Surabaya didirikan “Indonsische Studieclub” Oleh dokter Soetomo yang
juga pendiri Boedi Oetomo, dan melalui organisasi tersebut beliau
menganjurkan berdirinya koperasi. Kegiatan serupa juga dilakukan oleh
Partai Nasional Indonesia di bawah pimpimnan Ir. Soekarno, di mana pada
tahun 1929 menyelenggarakan kongres koperasi di Betawi. Keputusan
kongres koperasi tersebt menyatakan bahwa untuk meningkatkan
kemakmuran penduduk Bumi Putera harus didirikan berbagai macam
koperasi di seluruh Pulau Jawa khususnya dan di Indonesia pada umumnya.
Untuk menggiatkan pertumbuhan koperasi, pada akhir tahun 1930
didirikan Jawatan Koperasi dengan tugas:
a. memberikan penerangan kepada pengusaha-pengusaha Indonesia
mengenai seluk beluk perdagangan;
b. dalam rangka peraturan koerasi No 91, melakukan pengawasan dan
pemeriksaan terhadap koperasi-koperasi, serta memberikan
penerangannya;
c. memberikan keterangan-keterangan tentang perdagangan
pengangkutan, cara-cara perkreditan dan hal ihwal lainnya yang
menyangkut perusahaan-perusahaan;
d. penerangan tentang organisasi perusahaan;
e. menyiapkan tindakan-tindakan hukum bagi pengusaha Indonesia
( Raka.1981,h.42)
DR. J.H. Boeke yang dulunya memimpin “Komisi Koperasi” 1920
ditunjuk sebagai Kepala Jawatan Koperasi yang pertama.
Selanjutnya pada tahun 1933 diterbitkan Peraturan Perkoperasian
dalam berntuk Gouvernmentsbesluit no.21 yang termuat di dalam Staatsblad
no. 108/1933 yang menggantikan Koninklijke Besluit no. 431 tahun 1915.
Peraturan Perkoperasian 1933 ini diperuntukkan bagi orang-orang Eropa dan
golongan Timur Asing. Dengan demikian di Indonesia pada waktu itu
berlaku 2 Peraturan Perkopersian, yakni Peraturan Perkoperasian tahun
1927 yang diperuntukan bagi golongan Bumi Putera dan Peraturan
Perkoperasian tahun 1933 yang berlaku bagi golongan Eropa dan Timur
Asing.
Kongres Muhamadiyah pada tahun 1935 dan 1938 memutuskan

PERKEMBANGAN KOPERASI DALAM SISTEM EKONOMI TERPIMPIN
Dalam tahun 1959 terjadi suatu peristiwa yang sangat penting dalam
sejarah bangsa Indonesia. Setelah Konstituante tidak dapat menyelesaikan
tugas menyusun Undang-Undang Dasar Baru pada waktunya, maka pada
tanggal 15 Juli 1959 Presiden Soekarno yang juga selaku PAnglima Tertinggi
Angkatan Perang mengucapkan Dekrit Presiden yang memuat keputusan
dan salahsatu daripadanya ialah menetapkan Undang-Undang Dasar 1945
berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh Tanah Tumpah Darah
Indonesia, terhitung mulai dari tanggal penetapan dekrit dan tidak berlakunya
lagi Undang-Undang Dasar Sementara. Pada tanggal 17 Agustus 1959
Presiden Soekarno mengucapkan pidato kenegaraan yang berjudul
“Penemuan Kembali Revolusi Kita”, atau lebih dikenal dengan Manifesto
politik (Manipol). Dalam pidato itu diuraikan berbagai persoalan pokok dan
program umum Revolusi Indonesia yang bersifat menyeluruh. Berdasarkan
Ketetapan MPRS No. 1/MPRS/1960 pidato itu ditetapkan sebagai Garis-garis
Besar Haluan Negara RI dan pedoman resmi dalam perjuangan
menyelesaikan revolusi. Dampak Dekrit Presiden dan Manipol terhadap
Undang-Undang No. 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi adalah
undang-undang yang belum berumur panjang itu telah kehilangan dasar dan
tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat UUD 1945 dan Manipol.
Karenanya untuk mengatasi keadaan itu maka di samping Undang-Undang
No. 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi dikeluarkan pula
Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1959 tentang Perkembangan Gerakan
Koperasi (dimuat dalam Tambahan aLembaran Negara No. 1907).
Peratuarn ini dibuat sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-
Undang No. 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi dan merupakan
penyempurnaan dari hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang
tersebut. Peraturan itu membawa konsep pengembangan koperasi secara
missal dan seragam dan dikeluarkan berdasarkan pertimbanganpertimbangan
sebagai berikut :
(1) Menyesuaikan fungsi koperasi dengan jiwa dan semangat UUD 1945
dan Manipol RI tanggal 17 Agustus 1959, dimana koperasi diberi
peranan sedemikian rupa sehingga kegiatan dan penyelenggaraannya
benar-benar dapat merupakan alat untuk melaksanakan ekonomi
terpimpin berdasarkan sosialisme ala Indonesia, sendi kehidupan
ekonomi bangsa Indonesia dan dasar untuk mengatur perekonomian
rakyat guna mencapai taraf hidup yang layak dalam susunan
masyarakat adil dan makmur yang demokratis;
(2) Bahwa pemerintah wajib mengambil sikap yang aktif dalam membina
Gerakan Koperasi berdasarkan azas-azas demokrasi terpimpin, yaitu
menumbuhkan, mendorong, membimbing, melindungi dan mengawasi
perkembangan Gerakan Koperasi, dan;
(3) Bahwa dengan menyerahkan penyelenggaraan koperasi kepada
inisiatif Gerakan Koperasi sendiri dalam taraf sekarang bukan saja
tidakk mencapai tujuan untuk membendung arus kapitalisme dan
liberalism, tetapi juga tidak menjamin bentuk organisasi dan cara
bekerja yang sehat sesuai dengan azas-azas koperasi yang
sebenarnya (Sularso 1988, h. VI-VII).
Dalam tahun 1960 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah
No. 140 tentang penyaluran bahan pokok dan penugasan Koperasi untuk
melaksanakannya. Dengan peraturan ini maka mulai ditumbuhkan koperasikoperasi
konsumsi. Penumbuhan koperasi oleh Pemerintah secara missal
dan seragam tanpa memperhatikan syarat-syarat pertumbuhannya yang
sehat, telah mengakibatkan pertumbuhan koperasi yang kurang sehat. Lebih
jauh dari itu Ketetapan MPRS No.II/MPRS/1960 menetapkan bahwa sector
perekonomian akan diatur dengan dua sektor yakni sector Negara dan sector
koperasi, dimana sector swasta hanya ditugaskan untuk membantu. Pada
saat mulai dikemukakan ide pengaturan ekonomi dengan prinsip Demokrasi
dan Ekoomi Terpimpin. Undang-undang No. 79 tahun 1958 tentang
Perkembangan Gerakan Koperasi. Peraturan ini membawa konsep
pengembangan koperasi secara massal dan seragam.
Pada tahun 1961 diselenggarakan Musyawarah Nasional KOperasi I
(Munaskop I) di Surabaya untuk melaksanakan prinsip Demokrasi Terpimpin
dan Ekonomi Terpimpin. Langkah-langkah mempolitikankan (verpolitisering)
koperasi mulai nampak. Dewan Koperasi Indonesia diganti dengan Kesatuan
Organisasi KOperasi Seluruh Indonesia (KOKSI) yang bukan semata-mata
organisasi koperasi sendiri malainkan organisasi koperasi-koperasi yang
dipimpin oleh Pemerintah, dimasa Menteri Transmigrasi, Koperasi dan
Pembangunan Masyarakat Desa (Trasnkopenda) menjadi Ketuanya (Team
UGM, 1984, h.143-144).
Sebagai puncak pengukuhan hokum dari uapaya mempolitikkan
(verpolitisering) koperasi dalam suasana demokrasi terpimpin yakni di
terbitkannya UU No.14 tahun 1965 tentang perkoperasian yang dimuat
didalam Lembaran Negara No. 75 tahun 1960. Salah satu pasal yang
terpenting adalah pasal 5 yang berbunyi :
“Koperasi, struktur, aktivitas dan alat pembinaan serta alat
perlengkapan organisasi koperasi, mencerminkan kegotong-royongan
progresif revolusioner berporoskan Nasakom (Nasional, Agama, Komunis)”.
Dalam memori penjelasannya dinyatakan sebagai berikut :
“Sesuai dengan penjelasan umum perkoperasian (pola koperasi) tidak
dapat dipisahkan dari masalah Revolusi pada umumnya (doktrin Revolusi),
sehingga tantangan-tantangan dari gerakan koperasi hakekatnya merupakan
tantangan daripada Revolusi itu sendiri”
Pengalaman-pengalaman perjuangan kita dalam menghadapi
tantangan-tantangan tersebut, menunjukkan keharusan obyektif adanya
persatuan dan kesatuan segenap potensi dan kekuatan rakyat yang progresif
Revolusioner berporos Nasakom, yang pelaksanaannya diatur dengan
kegotong-royongan antara Pemerintah dengan kekuatan-kekuatan Nsakom.
Selanjutnya peranan gerakan koperasi dalam demokrasi terpimpin dan
ekonomi terpimpin diatur didalam pasal 6 dan pasal 7. Pasal 6 berbunyi
sebagai berikut : “ Gerakan Koperasi mempunyai peranan :
a) Dalam tahap nasional demokrasis :
1. Mempersatukan dan memobilisir seluruh rakyat pekerja dan produsen
kecil yang merupakan tenaga-tenaga produktif untuk meningkatkan
produksi, mengadilkan dan meratakan distribusi;
2. Ikut serta menghapus sisa-sisa imperalisme, kolonialisme dan
feodalisme;
3. Membantu memperkuat sector ekonomi Negara yang memegang
posisi memimpin;
4. Menciptakan syarat-syarat bagi pembangunan masyarakat sosialis
Indonesia.
b) Dalam Tahap sosialisme Indonesia :
1. Menyelenggarakan tata ekonomi tanpa adanya penghisapan oleh
manusia atas manusia;
2. Meningkatkan tingkat hidup rakyat jasmaniah dan rokhaniah;
3. Membina dan mengembangkan swadaya dan daya kreatif rakyat
sebagai perwujudan masyarakat gotong-royong.”
Pasal 7 menyatakan sebagai berikut :
1. “Pemerintah menetapkan kebijaksanaan pokok perkoperasian.
2. Dengan Peraturan Pemerintah diatur hubungan antara gerakan koperasi
dengan Pemerintah, Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah dan swasta
bukan koperasi”. Memori penjelasannya menyatakan : “Untuk menjamin
azas Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin kebijaksanaan
perkoperasian ditetapkan oleh Pemerintah”.
Bersamaan dengan disyahkannya UU No. 14 tahuhn 1965
dilangsungkan Musyawarah Nasional KOperasi (Munaskop) II di Jakarta yang
pada dasarnya merupakan ajang legitiminasi terhadap masuknya kekuatankekuatan
politik di dalam koperasi sebagaimana diatur oleh UU
Perkoperasian tersebut. Dalam kesempatan tersebut, juga diputuskan bahwa
KOKSI (Kesatuan Organisasi Koperasi Seluruh Indonesia) Menyatakan
keluar dari keanggotaan ICA.
Tindakan berselang lama yakni dalam bulan September 1965 terjadi
pemberontakan Gerakan 30 September yang didalangi oleh Partai Komunis
Indonesia (PKI) yang terpengaruh besar terhadap pengembangan koperasi.
Mengingat dalam UU no. 14 tahun 1965 secara tegas memasukan warna
politik di dalam kehidupan perkoperasian, maka akibat pemberontakan
G30S/PKI pelaksanaanya perlu di pertimbangkan kembali. Bahkan segera
disusul langkah-langkah memurnikan kembali kekoprasi kepada azas-azas
yang murni dengan cara “ deverpolitisering “. Koperasi-koperasi
menyelenggarakan rapat anggota untuk memperbaharui kepengurusan dan
Badan Pemeriksaannya. Reorganisasi dilaksanakan secara menyeluruh
untuk memurnikan koperasi di atas azas-azas koperasi yang sebenarnya
(murni).

Rabu, 27 November 2013

BAB 7 JENIS DAN BENTUK KOPERASI




TUGAS 7 : Jenis dan bentuk koperasi

Jenis koperasi menurut Teori Klasik terdapat 3 jenis Koperasi :

A.Koperasi Pemakaian
B.Koperasi pengahasil atau Koperasi produksi
C.Koperasi Simpan Pinjam

Beberapa jenis koperasi menurut ketentuan undang-undang, adalah :

1.       Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang beranggotakan masyarakat baik selaku konsumen maupun produsen barang. Usaha koperasi jenis ini adalah menyelenggarakan fungsi penghimpun dana dan menyediakan pinjaman/modal untuk kepentingan anggota, baik selaku konsumen maupun produsen. Koperasi ini dapat dianggap pula sebagai koperasi jasa.
2.       Koperasi Konsumen adalah koperasi yang beranggotakan para konsumen atau pemakai barang kebutuhan sehari-hari. Usaha koperasi jenis ini adalah menyelenggarakan fungsi penyedia barang-barang keperluan sehari-hari untuk kepentingan anggota dan masyarakat selaku konsumen.
3.       Koperasi Produsen adalah koperasi yang beranggotakan para produsen barang dan memiliki usaha rumah tangga. Usaha koperasi jenis ini adalah menyelenggarakan fungsi penyedia bahan/sarana produksi, pemrosesan dan pemasaran barang yang dihasilkan anggota selaku produsen.
4.       Koperasi Pemasaran adalah koperasi yang beranggotakan para pemasok barang hasil produksi. Usaha koperasi jenis ini adalah menyelenggarakan fungsi pemasaran/distribusi barang yang dihasilkan/diproduksi oleh anggota.
5.       Koperasi Jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi pelayanan jasa tertentu untuk kepentingan anggota, misalnya jasa asuransi, angkutan, audit, pendidikan dan pelatihan, dan sebagainya.


Jenis Koperasi menurut bidang usahanya :
1.       Koperasi Konsumsi adalah koperasi yang menyediakan kebutuhan sehari-hari.
Tujuannya agar anggota dapat membeli barang-barang konsumsi dengan kualitas yang baik dan harga yang layak.


2.       Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam.
adalah koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan para anggota secara teratur & terus menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah,murah,cepat dan tepat untuk tujuan roduktif dan kesejahteraan

Tujuan :
- Agar anggota giat menyimpan sehingga membentuk modal sendiri
- Membantu keperluan kredit para anggota dengan syarat ringan
- Mendidik anggota hidup hemat dengan menyisihkan sebagian penghasilan mereka.

   3.  Koperasi Produksi
adalah koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan & penjualan barang-barang baik yang dilakukan oleh koperasi sebagai organisasi maupun anggota-anggota koperasi.

   4.  Koperasi Jasa
adalah koperasi yang berusaha dibidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota atau masyarakat umum.

   5.  Koperasi Serba Usaha atau Koperasi Unit Desa (KUD)
  Mempunyai beberapa fungsi yaitu :
- Perkreditan
- Penyediaan & penyaluran sarana produksi pertanian & keperluan sehari-hari
- Pengelolaan serta pemasaran hasil pertanian

Ketentuan Penjenisan Koperasi Sesuai UU NO.12/1967
  Ketentuan Penjenisan Koperasi Sesuai Undang-Undang No. 12/67 tentang Pokok- pokok Perkoperasian (Pasal 17) :
1. Penjenisan Koperasi didasarkan pada kebutuhan dari dan untuk efisiensi suatu golongan dalam masyarakat yang homogen karena kesamaan aktivita/ kepentingan ekonominya guna mencapai tujuan bersama anggota-anggotanya.
2. Untuk maksud efisiensi dan ketertiban, guna kepentingan dan perkembangan Koperasi Indonesia, di tiap daerah kerja hanya terdapat satu Koperasi yang sejenis dan setingkat.
BENTUK KOPERASI
Koperasi menurut UU No.25 tahun 1992 pasal 15 “Koperasi dapat berbentuk Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder.”
Bentuk Koperasi menurut PP No.60 tahun 1959:
Dalam PP No.60 tahun 1959 (pasal 13 bab IV) dikatakan bahwa bentuk kopeasi ialah tingkat-tingkat koperasi yang didasarkan pada cara-cara pemusatan, penggabungan dan perindukannya.
Dari ketentuan tersebut,maka didapat 4 bentuk koperasi,yaitu:
a. Primer
Koperasi yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang perseorangan. Biasanya terdapat di tiap desa ditumbuhkan koperasi primer.
b. Pusat
koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer di tiap daerah Tingkat II (Kabupaten) ditumbuhkan pusat koperasi.
c. Gabungan
Koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat di tiap daerah Tingkat I (Propinsi) ditumbuhkan Gabungan Koperasi.
d. Induk
koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi, di Ibu Kota ditumbuhkan Induk Koperasi.
Keberadaan dari koperasi-koperasi tersebut dijelaskan dalam pasal 18 dari PP 60/59, yang mengatakan bahwa:
a. Di tiap-tiap desa ditumbuhkan Koperasi Desa
b. Di tiap-tiap daerah Tingkat II ditumbuhkan Pusat Koperasi
c. Di tiap-tiap daerah Tingkat I ditumbuhkan Gabungan Koperasi
d. Di IbuKota ditumbuhkan Induk koperasi
Bentuk koperasi menurut UU No.12 tahun 1967:
Undang-undang No.12 tahun 1967 tentang Pokok-pokok perkoperasian masih mengaitkan bentuk-bentuk koperasi itu dengan wilayah administrasi pemerintahan (pasal 16) tetapi tidak secara ekspresif mengatakan bahwa koperasi pusat harus berada di IbuKota Kabupaten dan Koperasi Gabungan harus berada ditingkat Propinsi.
Pasal 16 butir (1) Undang0undang No.12/1967 hanya mengatakan: daerah kerja koperasi Indonesia pada dasarnya, didasarkan pada kesatuan wilayah administrasi Pemerintahan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi.
Koperasi Primer
Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang. Koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang.
Yang termasuk dalam koperasi primer adalah:
a. Koperasi Karyawan
b. Koperasi Pegawai Negeri
c. KUD
Koperasi Sekunder
Koperasi Sekunder merupakan koperasi yang anggota-anggotanya adalah organisasi koperasi.
Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi. Koperasi sekunder dibentuk sekurang-kurangnya 3 koperasi.
Yang termasuk dalam koperasi sekunder adalah:
a. Induk-induk koperasi


Sumber web: